Seteru Dua Mazhab di Masjid Baiturrahman Aceh

SEPUCUK nota kesepahaman antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh dan sejumlah ulama ternama di Aceh terbit Rabu 24 Juni 2015. Ini adalah kesepakatan mengenai tata tertib shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Sebuah masjid yang menjadi simbol di Aceh.

Nah di sini pula terjadi pergesekan dalam pelaksanaan ibadah antara ummat yang merujuk pada mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Wahabi. Yang menjadi soal adalah tata tertib pelaksanaan Shalat Jumat di masjid ini.

Puncaknya terjadi peristiwa pengambil alihan manajemen masjid oleh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Front Pembela Islam (FPI) mengambil alih manajemen pelaksanaan tata tertib Shalat Jum’at di Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Masalahnya, menurut Ketua PWU Aceh Teungku Faisal Ali, pengurus masjid raya hanya dekat dengan satu kelompok saja. “Masalah ini muncul ketika pengurus Mesjid Raya Baiturrahman tidak mengakomodir hal-hal yang bisa diakomodir,” kata Faisal yang akrab disapa Lem Faisal kepada wartawan di Banda Aceh.

Bahkan beberapa waktu lalu pernah terjadi pembubaran pengajian yang dilakukan pengikut Ahlul Sunnah Waljamaah. Persoalan sampai mengakibatkan polisi turun tangan untuk mendinginkan suasana. Namun persoalan ini tetap dibiarkan berlarut-larut, sehingga gesekan terus terjadi.

Akhirnya, DPR Aceh pun ikut mencoba menelurkan sebuah jalan keluar melalui sebuah keputusan yang ditandatangani Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin pada 9 Juni 2015 lalu.

Dalam keputusan itu disebutkan, tata tertib Ibadah Shalat Jum’at di Masjid Raya Baiturrahman yaitu azan dilakukan dua kali, Khatib memegang tongkat yang diserahkan oleh Bilal, Mimbar harus mengikuti format mimbar masjid Nabawi, Khatib Jum’at harus diisi oleh Tokoh Ulama Aceh, Selesai shalat Jum’at dilanjutkan doa untuk tokoh dan pemimpin Aceh.

Kemudian pelaksanaan shalat taraweh juga dilakukan 20 rakaat secara berkesinambungan dan diselingi dengan salawat dan doa serta dilanjutkan dengan shalat witir tiga rakaat sekali salam.

Namun, keputusan ini dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan, akhirnya tiga organisasi agama di Aceh sampai turun tangan mengambil alih manajemen masjid.

Sekretaris Jendral HUDA, Teungku Bulqaini Tanjongan mengatakan mereka ingin mengembalikan pelaksanaan ibadahseusai dengan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah,” ujar Bulqaini kepada wartawan di Banda Aceh.

Selain itu, Bulqaini juga mengatakan masalah itu bukan soal khilafiah dan juga bukan kudeta masjid. “Yang kami inginkan, mulai dari sekarang sampai kiamat nanti, ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam mazhab Syafii yaitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah,” ujarnya.

Menyikapi persoalan ini akhirnya terjadilah pertemuan antara pempimpin di Aceh dengan para ulama. Akhirnya menelurkan sebuah keputusan bersama yang mengatur tata tertib masjid. Butir-butir keputusannya pun mirip dengan keputusan yang telah diteken oleh Ketua DPR Aceh Muharuddin.

Diharapkan, kondisi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh tetap dalam nuansa damai di Aceh. []

keputusan masjid

Comments

comments