Untuk Aceh, Dukungan Calon Independen Tetap 3%

SYARAT dukungan bagi calon perseorangan atau independen yang akan maju sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh persentasenya tetap 3%, tidak 8,5% atau lebih, sesuai dengan peraturan terbaru tentang pilkada yang berlaku secara nasional.

Klausul mengenai persentase yang tetap 3% itu diajukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada DPRA dalam usulan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Aceh.

“Besaran dukungan 3 persen bagi calon independen itu mengacu kepada isi Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” kata Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Muhammad Jafar MHum kepada Serambi saat dimintai penjelasannya di Banda Aceh, Kamis (4/2).

Menurut Jafar, Gubernur Aceh punya alasan yuridis yang kuat terkait usulan persentase yang tetap 3% itu. “Kita tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (yang baru), karena soal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jadi, kita tak perlu lagi mengubahnya,” kata mantan ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ini.

Jika ada calon gubernur/wakil gubernur yang berminat maju lewat jalur perseorangan atau independen, sebut Jafar, maka mereka cukup merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) saja. Hitung-hitungannya, jika saat ini jumlah penduduk Aceh sekitar 5,7 juta jiwa, maka pasangan calon (paslon) cukup mengumpulkan KTP dari penduduk yang sudah berhak memilih sekitar 171.000 lembar. Ditambah lagi 10% dari jumlah tersebut sebagai cadangan.

KTP yang dikumpulkan itu, lanjut Jafar, harus menyebar. Sekurang-kuragnnya 50% dari jumlah penduduk kabupaten/kota. Sebaliknya, jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015, lanjut Jafar, maka dengan jumlah penduduk Aceh yang sudah 5 juta lebih itu, maka dukungan untuk calon independen harus mencapai 8,5%. Soalnya, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 diatur bahwa untuk jumlah penduduk 2 juta jiwa-6 juta jiwa, dukungan untuk calon independennya harus mencapai 8,5% dari jumlah penduduk.

Tapi, karena UUPA sudah mengatur dan menyebutkan persentasenya secara jelas, yakni 3% untuk dukungan calon perseorangan, maka dalam usulan perubahan Qanun Pilkada, Aceh tidak lagi mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 2015.

Begitu juga untuk dukungan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang ingin maju melalui partai politik. UUPA menyebutkan, dukungannya cukup 15% dari total jumlah kursi yang ada di DPRA maupun DPRK. Sedangkan UU Nomor 8/2015 mensyaratkan 20%.

Dalam usul perubahan Qanun Pilkada, kata Jafar, tidak diajukan perubahan, tetap 15% saja. Jadi, kalau di DPRA sekarang jumlah kursi untuk anggota DPRA 81 kursi, maka untuk mengusulkan sepasang calon gubernur/wakil gubernur, cukup dukungan 13 kursi saja.

Yang masih menjadi polemik saat ini, menurut Jafar, justru soal mundur dari jabatan jika mencalon. Di dalam UU Nomor 8/2015 ditegaskan bahwa anggota TNI/Polri, PNS, anggota DPR/DPD, DPRD, DPRK, pejabat BUMN, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang masih menjabat, jika mereka ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, maka harus mundur dari jabatannya, sejak ditetapkan jadi calon.

Isi pasal itu, kata Jafar, sudah pernah diajukan sekelompok orang untuk dijudicial review ke Makamah Konsitusi (MK), tapi putusan MK menolaknya. Itu berarti, isi pasal tentang pengunduran diri bagi pejabat eksekutif dan legislatif yang hendak mencalon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mundur, tetap berlaku pada pilkada gelombang II serentak yang akan dilaksanakan Februari 2017.

Namun begitu, kata Jafar, terbetik kabar pemerintah akan mengusulkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 itu kepada DPR RI. Materi yang diusul untuk direvisi, termasuk isi pasal tentang pengunduran diri bagi pejabat eksekutif dan legislatif serta pejabat lainnya yang masih aktif menjabat, pada saat ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPU/KIP.

DPR RI, lanjut Jafar, juga sudah menjadwalkan pembahasan usulan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 yang akan diusul pemerintah kepada DPR RI, tanggal 16 Februari 2016. Revisi UU itu perlu secepatnya dilakukan, karena UU 8/2015 itu akan dijadikan dasar atau landasan hukum bagi KPU/KIP untuk penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional gelombang II pada Februari 2017.

Yang menyenangkan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 ini, kata Jafar, adalah siapa yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama, maka langsung menjadi pemenang. Tidak ada lagi putaran kedua. Padahal, dalam UU sebelumnya, kalau belum mencapai 50 persen plus 1, maka peraih suara terbanyak pertama dan kedua harus ikut kembali pemilihan putaran kedua untuk bisa meraih lebih dari 50% suara pemilih. | sumber: serambinews.com

Comments

comments