Headline2 Public Services

Isu ALA-Abas tak Perlu Dijual untuk Pilkada

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengingatkan kepada para elite politik atau para calon kandidat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di Aceh yang akan ikut dalam Pilkada 2017, agar tidak perlu membawa-bawa atau menjual isu pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat- Selatan (Abas).

“Menebar isu ALA dan Abas kepada masyarakat di wilayah tengah dan barat selatan Aceh, bisa membuat perpecahan Aceh dan melemahkan semangat masyarakat dalam pelaksanaan UUPA,” kata Tgk Muharuddin kepada Serambi di ruang kerjanya, Selasa (9/2) siang, menanggapi mencuat kembalinya isu pembentukan Provinsi ALA dan Abas atau gabungan dari keduanya (Alabas) menjelang Pilkada 2017 yang disampaikan para elite politik dan calon kandidat yang akan ikut pilkada. Hal itu mencuat saat berlangsung duek pakat (silaturahmi) para pendukung ALA dan Abas di Meulaboh, Aceh Barat, Minggu (7/2).

Didampingi Ketua Komisi IV DPRA, Tgk Anwar Ramli, Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan, tujuan dari perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 adalah untuk menghentikan konflik yang telah mendera Aceh selama 29 tahun lebih. “Setelah kita bersatu dalam damai untuk membangun masa depan Aceh yang lebih baik, menjelang pilkada, sejumlah elite politik yang akan ikut pilkada menebar bibit-bibit pemisahan wilayah Aceh kepada masyarakat di wilayah tengah dan barat-selatan Aceh. Caranya adalah mengembuskan isu pembentukan Provinsi ALA dan Abas,” beber Muharuddin.

Nah, kalau ingin mencari dukungan dari masyarakat wilayah tengah dan barat selatan Aceh untuk ikut pilkada gubernur/wakil gubernur dan lainnya, kata Muhar, masih banyak isu pembangunan yang bisa disampaikan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Jadi, bukan isu untuk perpecahan wilayah Aceh yang dikedepankan.

Pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) yang berkuasa saat ini bersama DPRA, kata Muhar, dalam penyusunan dan pembahasan RAPBA setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pembangunan Aceh tidak ada pilih kasih antara wilayah pantai timur utara dengan wilayah tengah dan pantai barat selatan Aceh.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini, kata Muhar, anggaran untuk pembangunan infrastruktur malah lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah tengah dan barat selatan Aceh. Persentasenya diperkirakan sudah mencapai 60%.

Buktinya, kata Muhar, dalam pelaksanaan proyek jalan tembus lintas tengah pada tahun ini, untuk kelanjutan 12 program jalan lintas tengah dan jalan lingkar Pulau Simeulue, Pemerintah Zikir bersama DPRA, mengalokasikan anggaran hampir Rp 300 miliar. Alokasi itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 250 miliar.

Selain itu, kata Muhar, untuk membantu pemerintah kabupaten/kota di wilayah tengah dan barat selatan, yang rasio pembangunan infrastrukturnya masih rendah, dan bidang lainnya, Pemerintah Zikir sejak 2014 telah memberikan 40% Dana Otsus yang diterimanya dari pusat setiap tahun setara 2% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Dana itu ditransfer langsung dalam bentuk uang tunai kepada pemkab/pemko di seluruh Aceh.

Ini artinya, ulas Muhar, Pemerintah Zikir saat ini yang merupakan mantan petinggi GAM, demi percepatan kemajuan pembangunan di wilayah tengah dan barat selatan, membagi Data Otsus yang diterimanya secara tunai dari pusat kepada kabupaten/kota sebesar 40%. Tujuannya, agar kabupaten/kota bisa lebih meningkatkan rasio pembangunan infrastruktur daerahnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Jadi, kalau para mantan petinggi GAM dalam melaksanakan kebijakan pembangunannya tak bersikap pilih kasih antara pantai timur utara dengan wilayah tengah dan barat selatan Aceh, kami harapkan para elite politik yang akan ikut pilkada, hendaknya tidak perlu mengembuskan isu pembentukan provinsi baru di Aceh,” ujar Muhar.

Lebih elok, menurutnya, mengembuskan isu percepatan pembangunan ekonomi rakyat ketimbang pemekaran. Karena, sudah banyak daerah yang melakukan pemekaran, tapi malah membuat rakyatnya susah, karena uang yang masuk dari pusat habis untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah saja. Sedangkan belanja untuk publiknya sangat rendah. | sumber: serambinews.com

Comments

comments

Topics