Mengapa Alabas Masuk Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat?

Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub menegaskan, pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (Alabas) sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu bahkan menantang pihak-pihak yang menyebutkan pembentukan Provinsi Alabas bertentangan dengan UUPA.

“Pemekaran Alabas ini tidak bertentangan dengan UUPA, satu pasal pun nggak bertentangan. Tunjukkan kepada saya jika ada satu pasal dalam UUPA yang menyatakan pembentukan Provinsi Alabas tidak boleh atau bertentangan,” kata Muslim Ayub saat diwawancarai Serambi, Senin (15/2) melalui telepon.

Muslim menegaskan, dalam MoU Helsinki maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tidak ada satu pun kalimat yang secara tegas melarang Aceh dimekarkan menjadi dua provinsi bahkan lebih. Jika selama ini dikaitkan dengan batas wilayah yang mengacu pada MoU Helsinki dalam point 1.1.4–perbatasan wilayah Aceh harus merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956–Muslim Ayub mengatakan itu tidak berkaitan dan tidak bertentangan.

“Setiap provinsi itu memang ada batas-batas wilayah yang telah diatur. Jika provinsi itu berubah, jika provinsi itu mekar, ya otomatis berubah juga batas-batas wilayahnya, jadi itu tidak masalah, jangan dikait-kaitkan untuk menghalangi pemekaran Alabas,” kata Muslim.

Ditanya terkait tidak masuknya pemekaran Alabas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, Muslim Ayub menyebutkan memang semua rencana pemekaran di Indonesia saat ini belum dimasukkan dalam Prolegnas. Tapi, katanya, rencana itu bisa dimasukkan kapan saja jika diperlukan. “Prolegnas sesuai dengan tatib kami, kapan saja bisa dimasukkan. Saya di Baleg, jadi saya tahu betul tentang itu. Yang tidak setuju Aceh ini mekar, ya memang selalu mengatakan tidak masuk Prolegnas, tolong ditulis itu, kapan saja bisa kita masukkan dalam Prolegnas,” kata Muslim.

Meski belum masuk Prolegnas, sebut Muslim, soal Alabas sudah ada kebijakan peraturan pemerintah, yakni masuk dalam kebijakan strategis Pemerintah Pusat. Semua rencana pemekaran di Indonesia, kata Muslim sudah dibahas dalam kebijakan tersebut, termasuk Alabas. “Kenapa masuk dalam kebijakan itu, karena pembentukan provinsi Alabas ini tidak mendapat izin dari gubernur dan DPRA, makanya masuk dalam kebijakan strategis dan tidak perlu lagi izin dari gubernur dan DPRA,” cetusnya.

Soal penyataan Anggota DPR RI asal Aceh, Tagore Abubakar, yang menyebutkan Alabas akan lahir pada Agustus nanti, Muslim Ayub juga memantapkan keyakinannya. Namun, katanya, semua itu perlu perjuangan dan proses. “Sekarang peraturannya beda, kalau dulu jika pemerintah telah menetapkan peraturan, langsung ada penanggung jawabnya. Tapi sekarang beda, setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah, harus tunggu tiga tahun karena tim akan bekerja untuk mengevaluasi semuanya,” sebut Muslim Ayub.

Ia menambahkan, pembentukan Provinsi Alabas bukanlah untuk kepentingan elite politik seperti isu yang dibesar-besarkan selama ini oleh kelompok tertentu. Tapi, pembentukan itu lantaran kawasan tengah hingga barat selatan selama ini termarginalkan dan tidak diperhatikan oleh Pemerintah Aceh.

“Coba lihat saja, berapa orang dari kawasan tengah yang bisa menjabat kepala dinas saat ini di Pemerintah Aceh, hanya satu dua yang dekat dengan gubernur. Belum lagi pembangunan yang terus tertinggal dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. Jadi, pemekaran ini sangat beralasan dan sudah kita perjuangkan dari dulu,” kata Muslim Ayub.

Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaytar mengatakan, soal pemekaran di Aceh bukan urusan dirinya, melainkan urusan atau tugas dari Pemerintah Aceh.

Hal itu dikatakan Malik Mahmud saat ditanyai Serambi seusai beraudiensi dengan delegasi dari Myanmar di Gedung Majelis Adat Aceh (MAA) di Kompleks Keistimewaan Aceh, Senin (15/2).

“Itu jangan, itu bukan urusan saya ya, itu urusannya dengan Pemerintah Aceh, ya itu bukan urusan saya,” kata Malik Mahmud dan langsung meninggalkan ruangan pertemuan dengan delegasi dari Myanmar tersebut.

Serambi mengajukan pertanyaan tersebut kepada Wali Nanggroe, lantaran selama ini Malik Mahmud adalah simbol pemersatu di Aceh. Namun, berulang kali pertanyaan yang sama diajukan Serambi dalam kesempatan singkat kemarin, Malik Mahmud terlihat enggan menjawabnya dan berulang kali mengatakan “itu bukan urusan saya”.

Bersama para tamu dan pendampingnya, Malik Mahmud langsung bergegas meninggalkan ruangan acara dan sama sekali tak mau berkomentar ikhwal pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (Alabas). “Sudah ya, ini sudah masuk waktu shalat, kita belum shalat,” kata seorang yang mendampingi Wali Nanggroe. | sumber: serambinews.com

Comments

comments