Ada 12 Usulan Pemekaran Provinsi, Termasuk Aceh

Provinsi Aceh masuk dalam usulan pemekaran atas dasar pertimbangan strategis nasional sebagai kawasan tertentu. Paling lambat tahun 2025, Aceh akan dimekarkan menjadi dua provinsi dan 28 kabupaten/kota.

Hal itu termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah 2016-2025.

Isi dan penjelasan RPP tersebut dipaparkan Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Sumarsono dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Bersamaan dengan itu, Dirjen Otda juga menyampaikan RPP tentang Penataan Daerah. Kedua RPP tersebut akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Menurut Dirjen, ada 12 usulan pemekaran provinsi berdasarkan pertimbangan strategis nasional sebagai kawasan tertentu, meliputi Aceh, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Pemekaran di kawasan perbatasan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Pemekaran dengan alasan kawasan terluar, yaitu Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Dijelaskan, pembentukan provinsi di Aceh dilakukan dengan pertimbangan adanya potensi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus serta percepatan pemerataan pembangunan dan perbaikan layanan publik.

Dirjen juga menjelaskan, secara nasional, jumlah provinsi di Indonesia akan bertambah 21 provinsi, sehingga seluruhnya menjadi 55 provinsi dan 749 kabupaten/kota.

Anggota Komisi II DPR asal Aceh, Ir Tagore Abubakar, menekankan agar Aceh menjadi provinsi pertama yang dimekarkan menyusul lahirnya peraturan pemerintah (PP) tersebut.

“PP pertama diteken harus Aceh, supaya kami cepat lepas dari kesengsaraan. Saya penduduk asli Aceh. Yang lain-lain itu belakangan datangnya,” ujar Tagore Abubakar.

Ia juga menegaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sama sekali tidak mengharamkan pemekaran Aceh. Sebaliknya, kata Tagore, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu menghalalkan pemekaran.

Senator Aceh, Fachrul Razi MIP yang hadir mewakili Komite I DPD bersama empat senator lainnya, meminta agar RPP tersebut memuat pertimbangan bagi daerah-daerah khusus seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

“Khusus untuk Aceh, pemekaran harus memperoleh pertimbangan gubernur dan DPR Aceh,” tukas Fachrul Razi. Ia minta Dirjen Otda memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Kekhususan. “Pemekaran di Aceh harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,” tukasnya.

Menurut Fachrul Razi, Komite I DPD akan memanggil sepuluh gubernur yang daerahnya dimekarkan berdasarkan pertimbangan strategis nasional. “Kita mau dengar apa pendapat para gubernur itu,” kata mantan juru bicara DPA Partai Aceh ini. | sumber: serambinews.com

Comments

comments