Pemerintah Kenalkan Cara Baru Padamkan Hutan Terbakar

Pemerintah memperkenalkan strategi baru untuk mengurangi risiko kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Penduduk lokal akan dilatih sebagai relawan dan diberi fasilitas yang memadai.

Pemerintah ingin melibatkan masyarakat setempat untuk terlibat secara aktif dalam pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menerangkan, warga yang tinggal di daerah rawan kebakaran hutan sampai sekarang jarang aktif terlibat dalam upaya mitigasi. Malah sebaliknya, sering dituding sebagai “biang kerok” jika terjadi kebakaran hutan.

“Masyarakat lokal bisa memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kebakaran hutan karena mereka lebih mungkin bereaksi dengan cepat ketika bencana terjadi,” kata Willem Rampangilei dalam konferensi pers hari Rabu (02/03/2016) di Jakarta.

“Kami harus melibatkan mereka sehingga mereka dapat melindungi desa mereka sendiri,” kata dia. Penduduk lokal, tambahnya, sebenarnya sudah menyatakan kesediaannya untuk mencegah kebakaran hutan, tetapi fasilitas masih kurang, terutama peralatan dan sumber daya air.

“Kemampuan penduduk lokal untuk mencegah kebakaran sangat terbatas, dan upaya mereka belum terkoordinasi dengan baik,” kata Willem.

Pelatihan dan prosedur standar
Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, pemerintah akan menetapkan prosedur standar dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Pemerintah lokal akan merekrut relawan dan mengatur mereka ke dalam gugus tugas.

“Mereka akan dilatih oleh pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi,” kata Willem. Mereka kemudian akan mendapat peralatan yang memadai, lanjutnya.

“Program pelatihan akan didanai oleh pemerintah pusat dan daerah, serta kontribusi dari dunia usaha. Pemerintah juga terbuka untuk dukungan dana internasional.

“Sisanya dari donor internasional. Salah satu yang hubungi adalah Bank Dunia, yang sudah berjanji mengucurkan US$ 12 juta,” kata Willem.

“Tahun ini, kami memiliki anggaran Rp 4 triliun yang berasal dari APBN,” kata kepala BPKN. 49 miliar rupiah sudah digunakan sejauh ini untuk penanggulangan banjir yang melanda sejumlah daerah sejak awal musim hujan.

Sekitar 1,7 juta hektar hutan dan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan musnah dilalap api. Demikian menurut data yang dikeluarkan pemerintah.

Selain melibatkan masyarakat lokal dalam pencegahan kebakaran hutan, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif keuangan untuk desa-desa yang melakukan pencegahan kebakaran hutan di daerahnya.

Menurut laporan China Press, data satelit menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus kebakaran hutan terjadi di Kalimantan, tapi kebakaran hutan dan lahan juga kerap terjadi di daerah Riau dan Sumatera.

Wilayah Asia Tenggara mengalami kabut asap terburuk tahun lalu, setelah fenomena El-nino memperburuk situasi dan makin banyak lokasi kebakaran hutan di Indonesia. Masyarakat internasional sempat mengeritik Indonesia karena dianggap membiarkan kebakaran hutan meluas.

Sumber: dw/hp/as (jakarta post, jakarta globe)

Comments

comments