BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merevisi anggaran untuk menyesuaikan dengan program penghematan BBM bersubsidi.
Direktur Anggaran Daerah Kemendagri Hamdani mengungkapkan, instruksi Presiden SBY yang melarang mobil pelat merah memakai BBM bersubsidi bukan berarti daerah serta merta menambah anggaran untuk pembelian Pertamax.
"Tidak ada perubahan penambahan anggaran belanja akibat [instruksi] ini. Kalau [tambah anggaran] sama juga bohong," katanya di Bandung, Jumat 1 juni 2012.
Hamdani menyatakan pemerintah menekankan agar pemda tidak merevisi program penghematan BBM subsidi dan tetap menggunakan pagu anggaran yang ada. "Asumsi semula premium sekarang non subsidi tetap menggunakan anggaran yang sama," katanya.
Menurutnya dalam penghematan pemakaian BBM ini daerah hanya diminta mengatur penggunaan anggaran. "Jika ada kelebihan pemakaian, silahkan setiap SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] mengatasinya," kata Hamdani.
Pihaknya mengharapkan kekurangan anggaran pada tahun ini, tidak ditambahkan daerah untuk menambah keperluan BBM pada penganggaran di 2013.
Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran sejak April lalu untuk meminta gubernur, bupati, walikota untuk menekan anggaran. Salah satunya adalah pengurangan perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas di hotel dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di daerah.
"Sekali lagi tidak ada penyesuaian belanja APBD terkait subsidi BBM," ujarnya. (ra) | sumber: bisnis
Promo Spesial 2013
Ikutilah..! Darul Arqam Dasar.
Software Spektakuler
Bakso Gaul, Mengutamakan Kesehatan dan Mutu
BS Property | Griya Angkasa Blang Bintang
LP3KI | PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER & CATUR
MANDIRI JOK | Terima Kursus Jok Mobil, Kursi Tamu
Cuci Sofa
PRIMAGAMA | Terdepan Dalam Prestasi
Alishba Karpet, Pertama Di Aceh
Informasi pemasangan iklan :
Hubungi Rinza / Nova di : 0651 805 4119 / 0811 680 1983
