BANDA ACEH – Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Iskandar menjadi pembicara dalam Konferensi Kakao Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan 28 negara dari unsur pemerintah, industri kakao, asosiasi petani, eksportir dan lembaga pergurun tinggi.
Bertempat di The Sphinx Club Franklin Square, acara itu berlangsung pada 13 Juni waktu setempat. Konferensi dibuka oleh Presiden WCF Bill Guyton juga dihadiri oleh Perdana Menteri Cote D’ivore (Pantai Gading), Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Ghana, Menteri Pertanian dan Koperasi Tanzania dan Pejabat dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat.
Poin yang mengemuka dalam acara yang diahdiri 300 peserta dari perwakilan benua Amerika, Eropa, Asia dan Australia itu membahas tentang perlunya meningkatkan kerjasama diantara mereka guna pengembangan ekonomi kakao yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya lembaga donor dan organisasi non-profit seluruh dunia.
Berbicara seusai pembukaan, Kepala Bappeda Aceh Iskandar menyampaikan paparan tentang strategi dan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan di Aceh. Diantaranya, Iskandar menyampaikan sejumlah strategi pengembangan kakao Aceh.
“Diharapkan produktifitas kakao yang masih rendah dalam dua hingga lima tahun kedepan bisa ditingkatkan, sehingga pendapatan petani juga meningkat dan di sisi lain dapat mengurangi tingkat kemiskinan,” kata Iskandar seperti tertuang dalam siaran pers yang diterima redaksi The Atjeh Post, Kamis, 14 Juni 2012.
Iskandar juga menyampaikan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2013-2017) yang sedang disusun, Pemerintah Aceh menempatkan penguatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian menjadi prioritas pertama, termasuk didalamnya komoditi kakao.
Prioritas berikutnya, kata Iskandar, adalah dukungan infrastruktur yang terintegrasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Tentu dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama dengan elemen lainnya sehingga menghasilkan sinergi yang saling melengkapi dan memperkuat. Fungsi pemerintah lebih kepada koordinasi, regulasi, dan penganggaran yang menjamin bahwa program yang dilakukan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat.”
“Ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Aceh terpilih (dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf) bahwa salah satu prioritas pembangunan Aceh adalah program pemantapan swasembada pangan (Beras, Jagung, Kedelai, daging, dan ikan) dan nilai tambah untuk komoditas utama (Kakao, Kopi, dan Karet), dalam rangkat percepatan pengurangan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Kata Iskandar, sebelum berangkat ia mendapat arahan dari gubernur terpilih yang memintanya mempertahankan model Aceh Coordination Development Program yang melibatkan masyarakat internasional. ”Perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena akan menjamin terintegrasinya semua program dalam satu sistem perencanaan,” ujarnya Iskandar.
Kehadiran Kepala Bappeda Aceh dalam Konferensi Kakao Dunia yang difasilitasi Swisscontact, kata Iskandar, bukan saja sebuah kehormatan bagi Aceh, tetapi sekaligus meyakinkan dunia internasional bahwa Aceh merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan komoditas pertanian khususnya Kakao. Ini sesuai dengan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) yang menetapkan Sumatera sebagai koridor ekonomi pertanian dan pertambangan.[]
