Rencana pendirian Institut Kesenian Aceh, yang menelan biaya Rp 5 miliar, belum jelas. Kini muncul pula rencana membuat Institut Seni dan Budaya Indonesia di Aceh. Di sisi lain, dunia kesenian Aceh bagai tak bertuan.
____________________________________
Di ujung telepon, suara lelaki ini terdengar bersemangat. Namanya Profesor Mahdi Bahar. Meski tinggal di Padang, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, Sumatera Barat, itu kini punya proyek baru: mempersiapkan kehadiran Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) untuk Aceh.
“Tidak lama lagi sudah bisa dilakukan kegiatan belajar mengajar ISBI Aceh. Kita tinggal menunggu keputusan Dikti,” kata Mahdi, Kamis pekan lalu.
Mahdi mengatakan tim perumus dan pendiri sudah bekerja maksimal mengusahakan proses belajar mengajar ISBI Aceh segera terlaksana. “Sementara kita pakai nama ISI dahulu sambil menunggu izin ISBI Aceh dari Dikti,” ujarnya.
Kata Mahdi, izin yang diajukan atas nama ISI itu sifatnya sementara. Namanya, izin belajar di luar domisili. “Sudah kita ajukan ke Dikti. Mudah-mudahan tahun ini keluar izin tersebut sehingga bisa dilakukan penerimaan mahasiswa,” ucapnya.
Sebagai tahap awal, kata Mahdi, akan dibuka tiga Program Studi: Tari, Kriya, dan Teater atau musik. Mahdi berharap ISBI Aceh tidak boleh berhenti hanya sampai izin belajar di luar domisili ISI Padangpanjang. Karena itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk izin ISBI. Yang paling penting lagi, adanya gedung belajar mengajar. “Tanpa fisik, izin belajar mengajar sulit keluar,” katanya.
Karena itu, proses belajar mengajar ISBI Aceh untuk tahap awal dilakukan dengan izin luar domisili milik ISI Padangpanjang. Lokasinya, kata Mahdi, di gedung SGO Unsyiah. “Ini pun sifatnya sementara, sampai kita punya lahan untuk membangun ISBI Aceh,” ujar lelaki asal Aceh yang saat ini menjadi tokoh di Padangpanjang itu.
Persoalan lahan juga dibahas dalam pertemuan tim perumus, pendiri, dan fasilitator ISBI di Hermes Palace Hotel pada 9 Juli 2012. Menurut Yusrizal Ibrahim yang membidangi Rencana Induk Pengembangan (RIP), ISBI butuh lahan 10 hektare. Masalahnya, Pemerintah Aceh tidak memiliki tanah seluas itu. Kalaupun ada, beda-beda lokasi. Di Blangbintang, misalnya, tanah pemerintah hanya ada empat hektare, selebihnya tanah masyarakat.
“Sesuai SK Nomor 431/6823 tanggal 28 Maret 2012 yang diajukan ke Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah berjanji akan menyediakan lahan 10 hektare untuk pembangunan gedung ISBI,” kata Yusrizal waktu itu.
Pendirian ISBI di Aceh merupakan program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan SK nomor 042/P/ 2012 tertanggal 8 Maret 2012. Dalam surat keputusan itu, ditunjuk ISI Padangpanjang sebagai supervisi pelaksana ISBI Aceh. Mahdi Bahar yang menjabat Rektor ISI Padangpanjang dipercayakan sebagai ketua.
Perguruan tinggi seni memang dirindukan oleh pegiat seni di Aceh. Bahkan, pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, sudah disediakan anggaran Rp 5 miliar untuk mendirikan Institut Kesenian Aceh (IKA). Belum lagi proses pendirian IKA selesai, kini muncul pula nama ISBI.
Inilah yang membuat Ketua Yayasan Harian IKA, Sutarji, berang. Dia malah sudah memutuskan tak mau lagi meneruskan pendirian IKA. “ISBI dipercayakan ke ISI Padangpanjang, bukan ke IKA. Namun, kami tidak mau ribut. Kami percaya orang-orang di ISBI bisa melakukannya. Makanya, IKA tidak kami teruskan lagi,” kata Sutarji.
Ia pun lantas bercerita soal riwayat pendirian IKA. Katanya, rencana mendirikan IKA sebenarnya sudah muncul sejak 1972 dalam Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) pertama.
“Tahun 2009, IKA kembali dimunculkan dalam seminar internasional di Aceh Tengah. Mandat pendirian IKA dipercayakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh,” ujarnya.
Proses untuk melahirkan institut seni di Aceh dengan nama IKA sudah berjalan panjang. Sutarji menyebutkan IKA yang awalnya di bawah Disbudpar, kemudian ditangani oleh yayasan, dengan ketua pelaksana Hasballah M. Saad (alm). Beberapa nama pejabat pemerintahan pun masuk dalam Yayasan IKA, mulai pembina sampai anggota.
Tersebut nama Sekda Aceh saat ini, Setia Budi (pembina), mantan Kadis BMCK Muhyan Yunan (anggota pembina), Husni Bahri M. Tob dan T. Islah (masing-masing wakil ketua), Dr. Wildan (sekretaris umum), Rusdi Ubiet (bendahara umum), dan beberapa nama lain yang membidangi beberapa devisi.
Kerja tim IKA sudah sampai pada pengadaan lahan. Kata Sutarji, Bupati Bener Meraih sudah menyediakan lahan seluas 30 hektare. Namun, tatkala IKA sedang menjajaki kerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Mendikbud malah mengeluarkan program ISBI di empat wilayah Indonesia, antara lain Aceh. Anehnya, tambah Sutarji, pendirian ISBI untuk Aceh tidak ada koordinasi dengan tim IKA yang sudah lebih dulu bekerja. ISBI Aceh pun dipercayakan kepada ISI Padangpanjang.
Tumpang tindih pendirian institut seni ini mendapat tanggapan beberapa kalangan seniman di Aceh. Imam Juwaini dari Komite Sentral Seniman Aceh (KSSA) menuturkan, saat ini Aceh memang sangat membutuhkan perguruan tinggi seni. Namun, ia menyesalkan terjadinya tumpang tindih dan permainan politik.
“Gara-gara tumpang tindih tujuan dan kepentingan, kesenian Aceh yang menjadi korban. KSSA lahir juga karena itu, adanya ketidakpuasan yang disebabkan oleh permainan di dunia kesenian,” ujar Imam.
Kondisi ini tentu melahirkan rasa prihatin. Dengan kucuran dana sebanyak itu, seharusnya kesenian Aceh dapat bergerak dinamis. Namun, yang terjadi justru kesenian Aceh bagai tak bertuan.
Itu sebabnya, Imam meminta Dewan Kesenian Aceh (DKA), yang memediasi persoalan kesenian di Aceh, harus tampil independen. Jika lembaga DKA yang sifatnya sejajar dengan MAA, MPU, MPD, tidak dikelola dengan baik, tambah Imam, kesenian Aceh bisa hancur dan pendirian institut seni pun hanya sekadar isu.
“Makanya, saya selalu bertanya, siapa di dalam ISBI Aceh? Apa kepentingan dan tujuan ingin dicapai oleh orang-orang di tim ISBI Aceh yang selama ini terkesan tertutup? Aceh butuh perguruan tinggi seni, sangat butuh. Namun, harus transparan,” ucap mahasiswa magister IAIN Ar-Raniry itu.[]
