Mendagri Tjahjo Bantah Mau Cabut Aturan Jilbab di Aceh

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklarifikasi soal pemberitaan sebuah media online yang menyebut dirinya akan mencabut Peraturan Daerah tentang Syariat Islam yang antara lain mengatur soal aturan wajib berjilbab bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam.

Klarifikasi itu disampaikan dalam website pribadinya tjahjokumolo.com pada 24 Februari 2016. Pagi tadi, Tjahjo juga kembali menjelaskan lewat akun twitter @tjahjo_kumolo.

“Ada berita di online yang memutar-balikkan pernyataan saya, salah kutip atau sengaja salah kutip, kemudian berita tersebut menyebar di media sosial. Saya mengatakan bahwa perda-perda harus lihat situasi kondisi  daerah. Kalau daerah yang masyarakatnya tidak satu agama, ya jangan buat perda bahwa semua wanita wajib pakai jilbab. Di Aceh ada Perda wanita dilarang keluar rumah sendiri karena alasan tidak aman. Kalau sudah aman ya perdanya dicabut. Tetapi (pernyataan tersebut) ditulis menjadi “wanita Aceh dilarang berjilbab(?),” kata Tjaho Kumolo.

Tjaho menambahkan, dirinya paham benar bahwa Aceh punya otonomi khusus yang menerapkan Syariat Islam, di mana warganya yang wanita muslim wajib berjilbab.

“Tapi ada daerah lain yang membuat Perda wanita wajib pakai jilbab meniru Aceh. Daerah lain yang menerapkan Perda wajib jilbab, itu yang tidak boleh, karena warganya ada yang bukan muslim, itu harus jadi pertimbangan. Wartawan media bersangkutan mengutip secara salah, atau sengaja disalahkan?,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjaho juga menyebut di Aceh ada Perda yang melarang wanita keluar rumah sendiri karena alasan tidak aman.

“Kalau sudah aman, perda larangan keluar rumah ya dicabut. Tapi pernyataan tersebut ditulis menjadi wanita Aceh dilarang berjilbab,” tambah Tjahjo.

Sebelumnya, pemberitaan yang menyebut Tjahjo Kumolo ancam cabut aturan berjilbab di Aceh, menuai kontroversi di jejaring sosial. Tak sedikit yang berkomentar pedas dan menyebut Tjahjo  tak paham kekhususan Aceh.[]

Comments

comments